Indonesia mungkin akan menghentikan ekspor timah pada tahun 2024 sebagai bagian dari upaya untuk menarik investasi ke dalam industri pengolahan sumber daya alam dan meningkatkan keseimbangan eksternal negara, Presiden Joko Widodo mengatakan pada hari Rabu.
Jokowi, demikian nama panggilan presiden, juga menegaskan bahwa pemerintah mungkin akan berhenti mengizinkan ekspor bauksit tahun depan dan bijih tembaga pada tahun 2023.i
Presiden telah membuat pernyataan serupa selama penampilan publiknya baru-baru ini, dengan alasan bahwa ekonomi terbesar di Asia Tenggara ini telah terlalu lama menjual komoditas mentah, yang membuat negara ini kehilangan pendapatan ekspor yang lebih besar dan lapangan kerja di industri manufaktur.
Upaya-upaya untuk menghentikan ekspor komoditas mentah dan menarik investasi di industri hilir akan meningkatkan neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan Indonesia, ujarnya, dengan menggunakan contoh pelarangan ekspor bijih nikel untuk menarik investasi di bidang manufaktur baterai kendaraan listrik.
“Kami telah memulainya dengan nikel. Mungkin tahun depan, kami sedang menghitung, kami mungkin akan menghentikan ekspor bauksit. Tahun depan mungkin kita bisa menghentikan tembaga, dan tahun berikutnya timah,” kata Jokowi pada pertemuan tahunan bank sentral dengan para pemangku kepentingan keuangan.
Indonesia, pengekspor utama bijih logam, menghentikan ekspor bijih nikel tahun lalu. Langkah ini telah memicu masuknya investasi, sebagian besar dari China, ke dalam pengolahan nikel.
Berdasarkan peraturan yang berlaku saat ini, Indonesia akan berhenti mengekspor bauksit dan bijih tembaga, serta bijih logam lainnya, pada tahun 2023.
Tidak jelas apa rencana Jokowi untuk ekspor timah. Sejak tahun 2018, Indonesia mewajibkan timah untuk dijual dalam bentuk pemurnian dengan kandungan minimal 95%.
“Kita ingin sumber daya ini diekspor dalam bentuk barang setengah jadi atau barang jadi, karena yang kita inginkan adalah nilai tambah,” kata Jokowi.
Larangan ekspor bijih nikel telah menyebabkan Uni Eropa mengajukan keluhan kepada Organisasi Perdagangan Dunia, namun presiden mengatakan bahwa perselisihan tersebut “tidak menjadi masalah” dan bahwa Indonesia akan terus menyambut baik investasi asing.
